MERDEKA.COM - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan BSN, RRI, TVRI dan Antara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2). Adapun agenda rapat ialah membahas program kerja dan efisiensi anggaran tahun 2025.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan menyoroti kasus viral Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di TVRI dan RRI. Namun, Putra Nababan heran Dirut RRI dan TVRI tidak menyebut ada PHK massal yang terjadi di lembaga penyiaran tersebut. Putra Nababan meminta klarifikasi kepada Dirut TVRI dan RRI terkait PHK itu.
Putra meminta pemotongan anggaran bukan dilakukan pada Sumber Daya Manusia. Putra juga khawatir dengan narasi yang beredar di masyarakat. Putra mengatakan narasi tersebut membentuk framing bahwa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan PHK massal. Ia mengatakan keputusan tersebut belum tentu membuat Presiden Prabowo suka.