Kementerian Minta Tambah Anggaran, Putra Pertanyakan Program Keberpihakan pada Rakyat
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan.
Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR Komisi VII DPR Putra Nababan mempertanyakan program keberpihakan rakyat saat Kementerian UMKM dan Kementerian Ekraf meminta tambahan anggaran untuk menjalankan program prioritas di tahun 2026.
"Saya ingin melihat dulu gambaran keberpihakan terhadap rakyat saat Kementerian Ekraf meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,066 triliun dan Kementerian UMKM meminta tambahan anggaran Rp 425 miliar. Pemerintah itu kalau berpihak pasti akan terlihat pada program dan anggarannya, " katanya dalam Raker gabungan bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Ekraf, Senin (1/9) di Senayan Jakarta.
Apabila melihat slide dari paparan Kementerian Ekraf, terlihat anggaran program dibagi rata terutama pada Deputi Bidang Pengembangan Strategi Ekonomi Kreatif sebesar Rp 4 miliar untuk enam direktorat pada pada deputi tersebut.
Demikian pula anggaran program di Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain yang juga dibagi rata antara Rp 3 miliar-Rp 4,9 miliar untuk enam direktorat.
Sementara untuk Kementerian UMKM anggaran program dibagi untuk Deputi Bidang Usaha Mikro Rp 10,4 miliar, Deputi Bidang Usaha Kecil Rp 6,1 miliar, Deputi Bidang Usaha Menengah Rp 7,7 miliar, Deputi Bidang Kewirausahaan Rp 12,4 miliar dan Sekretariat Kementerian Rp 216 miliar.
Dari sebaran anggaran di dua kementerian tersebut belum terlihat jelas unsur keberpihakan terhadap rakyat terutama pada program dan anggaran. Apalagi anggaran Kementerian Ekraf yang masih dibagi rata. Jelas itu bukan bentuk keberpihakan.
"Keberpihakan itu, ketika kita tahu masyarakat di level mana yang paling membutuhkan terutama di Ekraf dan UMKM. Apakah masyarakat ultra mikro, masyarakat mikro dan pegiat kreatif," tegas Putra.
Putra mengingatkan bahwa pemerintah itu seperti dokter. Belum diperiksa pasiennya sudah merasa sehat. Kehadiran pemerintah itu penting dalam konteks program. Komisi VII DPR hadir untuk membantu pemerintah agar tangannya sampai ke masyarakat.
"Jadi tidak bisa membuat program kemudian digebyah uyah lalu per direktoratnya dibagi rata mendapat Rp 4 miliar," katanya.
Dalam penyusunan anggaran itu yang terpenting sekali adalah keberpihakan program terhadap rakyat. APBN bukan sekadar dokumen teknokratik melainkan instrument politik dan etika yang mencerminkan pilihan keberpihakan negara.
Jadi setiap rupiah yang direncanakan, dibelanjakan dan diawasi sejatinya mengandung nilai apakah ia berpihak pada kelompok yang lemah atau justru memperkuat ketimbangan.
Dalam semangat Pancasila, khususnya sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, anggaran harusnya disusun untuk memperkecil kesenjangan, memperluas akses terhadap layanan dasar serta menjamin kesejahteraan rakyat di seluruh negeri.
"Jadi bukan hanya sekedar membagi-bagi, yang penting semua dapat. Dari paparan yang kita terima maish ada kecenderungan seperti ituh," katanya
Selanjutnya Putra menyebut bahwa dalam keangka prosedural bisa menyetujui dan siap memperjuangkan serta membantu pemerintah. Namun secara program anggaran alokasinya tetap harus dikawal. Pasalnya kalau anggaran disetujui dan alokasi dibagi rata nanti tetap akan dipersalahkan.
"Untuk itu saya mengusulkan melaui meja pimpinan ada forum lagi secara terbuka dan live guna menyampaikan program prioritasnya apa saja. Kami akan membantu kemetnerian agar punya tangan kepada masyarakat tapi tangan itu digunakan untuk betul betul membantu masyarakat," tegasnya.
Sumber: Gesuri.id
