Putra Nababan Kritik Target Pesimis KemenEkraf 2026, Ancaman 1,3 Juta Kerja
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan berbicara dalam pendalaman rencana kerja Kementerian Ekonomi Kreatif di DPR, Rabu, 21 Januari 2026
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengkritik target Kementerian Ekonomi Kreatif 2026. Putra menilai target tersebut mencerminkan sikap pesimistis dan tidak berpihak pada rakyat.
Kritik disampaikan saat pendalaman rencana kerja Kementerian Ekonomi Kreatif di DPR, Rabu, 21 Januari 2026. Ia menyoroti penurunan target indikator kinerja utama dibanding capaian tahun sebelumnya.
Padahal kinerja KemenEkraf 2025 tercatat melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Nilai ekspor 2025 mencapai 110 persen dari target yang telah direncanakan.
Penyerapan tenaga kerja 2025 juga menembus 107 persen dari target awal. Namun target tenaga kerja 2026 justru diturunkan menjadi 26,06 juta orang.
Angka tersebut lebih rendah dibanding realisasi 2025 sebesar 27,4 juta orang. Penurunan target setara dengan potensi hilangnya 1,34 juta lapangan kerja.
“Saya khawatir sikap pesimis muncul dari jajaran KemenEkraf. Target kok turun? Tenaga kerja turun 1,34 juta, ini ada apa?” ujarnya.
Ia menilai penurunan target seperti pengumuman dini hilangnya jutaan pekerjaan. “Target biasanya naik, ini pemerintah mau mengumumkan PHK massal?” kata Putra.
Selain tenaga kerja, target nilai ekspor 2026 juga mengalami penurunan signifikan. Target ekspor 2026 ditetapkan USD 27,85 miliar dari realisasi 2025 sebesar USD 29,21 miliar.
Penurunan ekspor mencapai USD 1,36 miliar atau sekitar Rp23 triliun. “Angka ini mengerikan dan sinyal buruk di awal tahun,” ujar Putra.
Putra juga menyoroti rendahnya kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif nasional. Rata-rata kontribusi ekspor per tenaga kerja dinilai masih sangat kecil.
“Per orang hanya sekitar Rp16 juta per tahun. Uangnya kurus-kurus,” kata Putra.
Ia menilai serapan besar tidak sebanding dengan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Kondisi tersebut menunjukkan mayoritas pelaku masih berada di level usaha mikro.
Putra turut mengkritik ketimpangan alokasi investasi antar subsektor ekonomi kreatif. Subsektor aplikasi menerima investasi Rp40,94 triliun namun minim serapan tenaga kerja.
Sebaliknya, kuliner, fesyen, dan kriya menyerap banyak tenaga kerja tetapi minim investasi. Sorotan tajam juga diarahkan pada struktur anggaran KemenEkraf 2026.
Sebanyak 87 persen anggaran dialokasikan untuk belanja sekretariat dan birokrasi. Nilainya mencapai sekitar Rp363,6 miliar dari total anggaran tersedia.
“Anggaran habis untuk sekretariat, kementerian ini mau ngapain?” kata Putra. Ia menilai tidak ada ruang fiskal bagi pengembangan program kreatif rakyat.
Putra menegaskan negara harus menjadi fasilitator, bukan beban birokrasi. Ia mendorong anggaran difokuskan pada penguatan SDM, HKI, dan royalti pelaku ekraf.
